Syarat Pendirian PT 2026, Dokumen, Modal, dan Biaya Setelah Permenkum 49/2025

Syarat pendirian PT di 2026 mengikuti Permenkum 49/2025. PT biasa butuh minimal dua pendiri, akta notaris berbahasa Indonesia, modal dasar yang besarnya ditentukan pendiri sendiri (minimal 25 persen disetor), dan dokumen pemilik manfaat. Artikel ini membahas dokumen, modal, biaya negara, dan urutan pengurusannya sampai NIB.

Permenkum 49/2025 ditetapkan 11 Desember 2025 dan, menurut pemberitaan, diundangkan 17 Desember 2025. Pasal 33 mencabut Permenkumham 21/2021. Berkas yang sudah masuk sebelum aturan baru berlaku tetap diproses dengan aturan lama (Pasal 31), jadi artikel yang masih merujuk ke Permenkumham 21/2021 perlu dicek ulang.

Dokumen yang Disiapkan Sebelum ke Notaris

Pasal 6 ayat (1) Permenkum 49/2025 menyebut sembilan jenis dokumen pendirian, dan notaris menyimpan tujuh di antaranya. Dari sisi pendiri, yang perlu dikumpulkan lebih dulu adalah data mentahnya. Daftar syarat pendirian PT berikut merangkumnya.

Data atau dokumen	Yang perlu disiapkan	Dasar
Pendiri	KTP dan NPWP minimal dua orang. Tiap pendiri wajib mengambil saham saat PT didirikan.	Pasal 7 UU 40/2007
Nama PT	Nama utama, ditambah cadangan bila ada kemiripan	PP 43/2011
Alamat lengkap	Surat keterangan pengelola gedung atau instansi berwenang, atau surat pernyataan alamat yang ditandatangani semua direksi, pendiri, dan komisaris	Pasal 6 ayat (1) huruf h
Modal	Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, dan bukti setor	Pasal 32 dan 33 UU 40/2007; Pasal 6 ayat (1) huruf e
Pengurus	Minimal satu direktur dan satu komisaris	Pasal 92 dan 108 UU 40/2007
Bidang usaha	Kode KBLI sesuai kegiatan, plus surat kesanggupan atau persetujuan instansi teknis untuk bidang tertentu	Pasal 6 ayat (1) huruf f
NPWP	Surat kesanggupan memperoleh NPWP dan bukti lapor SPT	Pasal 6 ayat (1) huruf g
Pemilik manfaat	Tiga dokumen, dirinci di bawah	Pasal 6 ayat (1) huruf i

Nama PT

Persetujuan nama terbit secara elektronik dalam tiga hari kerja setelah pengajuan lengkap (Pasal 6 ayat 2 PP 43/2011). Nama itu harus tercantum di akta paling lambat 60 hari sejak disetujui. Lewat dari itu, persetujuannya batal karena hukum (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

Syarat jumlah kata minimum yang sering beredar tidak ada di PP 43/2011, dan Permenkum 49/2025 juga tidak menyebutnya. Yang diatur adalah huruf latin, belum dipakai secara sah oleh PT lain, tidak sama pada pokoknya dengan nama lain, dan tidak hanya berisi maksud, tujuan, atau kegiatan usaha. PT milik WNI atau badan hukum Indonesia wajib memakai nama berbahasa Indonesia (Pasal 11).

Alamat Lengkap

Pasal 6 ayat (1) huruf h meminta salah satu dari dua bukti. Pertama, surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau instansi berwenang. Kedua, surat pernyataan alamat yang ditandatangani semua direksi, pendiri, dan komisaris.

Virtual office masuk akal dipakai bila penyedianya bisa menunjukkan surat dari pengelola gedung. Syarat alamat untuk PKP berbeda, dan dibahas di aturan virtual office Jakarta legal.

Pemilik Manfaat

Pasal 1 angka 3 membatasi pemilik manfaat pada orang perseorangan. Orang itu dapat mengangkat atau memberhentikan pengurus, mampu mengendalikan korporasi, dan menerima manfaat dari PT, langsung maupun tidak langsung. Dokumennya tiga, dan dua berasal dari direksi. Surat kuasa memberi notaris wewenang menyampaikan informasi pemilik manfaat. Surat pernyataan menyebut namanya. Sisanya surat persetujuan yang ditandatangani pemilik manfaat itu sendiri (Pasal 6 ayat 1 huruf i). Ketiganya perlu ada sebelum notaris mengajukan permohonan.

Modal Dasar dan Modal Disetor, Berapa Minimumnya

Soal modal, syarat pendirian PT tidak memasang nominal minimum. Pasal 32 ayat (2) UU 40/2007 menyerahkan besaran modal dasar pada keputusan pendiri, dan Pasal 33 mewajibkan sedikitnya 25 persen dari modal dasar itu ditempatkan dan disetor. Misalkan dua pendiri menetapkan modal dasar Rp275.000.000. Modal ditempatkan dan disetor minimalnya Rp68.750.000, dengan bukti setor yang sah.

PP 8/2021 yang sering dikutip untuk urusan modal sebenarnya mengatur modal dasar PT bagi usaha mikro dan kecil, dan mencabut PP 29/2016. Untuk PT biasa, rujukan utamanya tetap UU PT. Ada pemegang saham asing? Statusnya PMA, dengan aturan investasi BKPM sendiri yang diubah lewat Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, jadi angka modalnya perlu dicek ke notaris sebelum akta dibuat.

Pendiri, Direksi, dan Komisaris

Pemegang saham minimal dua orang. Syarat pendirian PT biasa tidak memberi ruang di bawah angka itu. Soal direktur, satu orang sudah memenuhi Pasal 92 ayat (3) UU 40/2007. Komisaris juga, lewat Pasal 108 ayat (3).

PT terbuka diperlakukan lain. Begitu pula usaha yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat, dan penerbit surat utang ke masyarakat. Direktur dan komisarisnya minimal dua orang, masing-masing menurut Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 108 ayat (5).

PT Perorangan untuk Satu Pendiri

Pendiri tunggal bisa memakai PT perorangan, asal usahanya memenuhi kriteria mikro atau kecil. Dokumennya sedikit. Syarat pendirian PT perorangan justru lebih ketat soal pendirinya. Ia harus WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum (Pasal 6 ayat 1 dan 2 PP 8/2021), sekaligus satu-satunya pemegang saham (Pasal 9 ayat 1 huruf a).

Ukuran usaha dibaca dari Pasal 35 PP 7/2021. Usaha mikro dibatasi modal usaha Rp1 miliar dan penjualan tahunan Rp2 miliar. Batas usaha kecil Rp5 miliar dan Rp15 miliar. Tanah serta bangunan tempat usaha tidak ikut dihitung.

Pendirian tanpa notaris: pendiri mengisi pernyataan pendirian elektronik di SABH, surat keputusan terbit saat permohonan diterima, lalu dicetak sendiri (Pasal 21 dan 22 Permenkum 49/2025). Pemegang saham bertambah atau usaha melampaui kriteria, status wajib berubah menjadi PT persekutuan modal lewat akta notaris yang didaftarkan secara elektronik sebelum status berganti (Pasal 25). Perbandingannya dengan CV ada di PT vs CV 2026.

Urutan Pengurusan dari Nama sampai NIB

Nama dulu, lalu akta, lalu pengesahan. Setelah nama disetujui, notaris menyusun akta dan mengisi formulir pendirian elektronik di SABH (Pasal 5). Surat keputusan pengesahan terbit pada saat permohonan diterima, dikirim ke notaris secara elektronik, dan dicetak sendiri (Pasal 7). Sampai titik ini, syarat pendirian PT dari sisi badan hukum selesai.

NPWP badan dan NIB menyusul. NIB diurus lewat OSS berdasarkan PP 28/2025, yang menggantikan PP 5/2021 dan membagi tahap memulai usaha menjadi legalitas, persyaratan dasar, dan perizinan berusaha (Pasal 7). Usaha berisiko rendah dan menengah rendah sudah bisa beroperasi setelah NIB terbit. Risiko menengah tinggi dan tinggi menunggu izin yang diwajibkan lebih dulu. Langkah praktisnya ada di cara membuat NIB lewat OSS RBA.

Kode KBLI perlu dicek dua kali. Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 menggantikan KBLI 2020 (Peraturan BPS 2/2020), BPS menyebut masa penyesuaian enam bulan, dan izin yang sudah berlaku tidak terpengaruh. Versi mana yang masuk ke akta sebaiknya dikonfirmasi ke notaris sejak awal. Pengukuhan PKP, bila bisnis membutuhkannya, menyusul setelah NPWP dan NIB.

Biaya Negara dan Biaya Lain

Besar PNBP pengesahan PT ditentukan modal dasar, dan itu salah satu pos dalam syarat pendirian PT. Aturannya baru. PP 30/2026 ditetapkan dan diundangkan 2 Juli 2026 (LN 2026 Nomor 72), berlaku sejak 1 Agustus 2026, dan mencabut sebagian PP 45/2024.

Modal dasar PT	Tarif PNBP baru	Keterangan
Sampai Rp25 juta	Rp300.000	Tidak ikut naik
Lebih dari Rp25 juta, maksimal Rp1 miliar	Rp600.000	Contoh modal Rp275.000.000 ada di baris ini, dan tarifnya tidak berubah dari PP 45/2024
Lewat Rp1 miliar sampai Rp5 miliar	Rp1.500.000	Naik Rp400.000
Lewat Rp5 miliar	Rp5.000.000	Naik paling tajam, dan pembanding kenaikannya berbeda antar media

Angka di tabel berasal dari ringkasan IKPI dan Veritask atas lampiran PP 30/2026, jadi cocokkan dengan teks lampiran sebelum dipakai untuk anggaran. Untuk modal di atas Rp5 miliar, IKPI menghitung kenaikan 354,5 persen dari tarif lama Rp1.100.000. Bisnis.com menulis 233 persen dengan pembanding Rp1.500.000.

Pada contoh modal dasar Rp275.000.000 tadi, tarifnya Rp600.000. Itu baru bagian negara. Honorarium notaris, biaya alamat, dan ongkos lain mengikuti penyedia masing-masing, dan angkanya belum tentu sama antar kantor.

Kesalahan yang Membuat Berkas Kembali

Nama yang sama pada pokoknya dengan PT lain bisa ditolak sejak awal. Data KTP atau NPWP pendiri yang berbeda antar dokumen juga merepotkan. Alamat tanpa surat keterangan pengelola gedung, atau surat pernyataan yang belum ditandatangani lengkap, tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h.

Lalu KBLI. Kode yang tidak cocok dengan kegiatan usaha sebenarnya kemungkinan besar baru terasa saat NIB diurus. Dokumen pemilik manfaat yang belum lengkap menahan permohonan karena termasuk dokumen wajib, dan persetujuan nama yang dibiarkan lewat 60 hari hangus dengan sendirinya. Mengecek semua poin ini sebelum notaris mengajukan berkas jauh lebih murah daripada mengulang dari pemesanan nama, apalagi bila kelengkapan syarat pendirian PT baru diperiksa belakangan.

Setelah SK Terbit, RUPS dan Laporan Tahunan Menunggu

Setelah syarat pendirian PT terpenuhi, kewajiban baru langsung datang begitu surat keputusan terbit. Pemberitaan Investortrust pada 15 Februari 2026 menulis bahwa mulai 2026 setiap perseroan wajib menggelar RUPS dan menyampaikan laporan tahunan lewat SABH, yang terhubung dengan data pajak di DJP. Rinciannya ada di kewajiban RUPS tahunan PT.

Begitu PT mulai membukukan laba, pembagian dividen punya aturan pajaknya sendiri di pajak dividen PT 2026. Tarif final UMKM juga punya batas waktu yang dihitung sejak tahun pajak terdaftar, seperti dibahas di PPh final UMKM 0,5 persen. Catat tahun pajak terdaftar sejak awal.

Untuk pengurusan dari akta sampai NIB, Risehub menyediakan jasa pendirian PT dan CV, dan alamat usaha tersedia lewat layanan virtual office Risehub.

FAQ

Berapa minimal pendiri PT?

Dua orang untuk PT biasa, dengan akta notaris berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1 UU 40/2007). Pendiri tunggal memakai jalur PT perorangan, selama usahanya memenuhi kriteria mikro atau kecil.

Apakah modal dasar PT minimal Rp50 juta?

Angka itu tidak lagi dipakai. Pasal 32 ayat (2) UU 40/2007 menyerahkan modal dasar pada keputusan pendiri, dengan syarat minimal 25 persen ditempatkan dan disetor.

Apakah pendirian PT wajib lewat notaris?

Untuk PT biasa, ya, karena pendirian diajukan lewat notaris di SABH (Pasal 5 Permenkum 49/2025). PT perorangan dikecualikan dan memakai pernyataan pendirian elektronik.

Bisakah virtual office dipakai sebagai alamat PT?

Bisa, selama bukti alamatnya memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h: surat keterangan pengelola gedung atau instansi berwenang, atau surat pernyataan alamat yang ditandatangani semua direksi, pendiri, dan komisaris. Kebutuhan alamat untuk PKP diatur terpisah.

Berapa biaya negara pendirian PT di 2026?

Rp300.000 sampai Rp5.000.000, tergantung modal dasar, menurut ringkasan PP 30/2026 yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. Honorarium notaris dan biaya alamat tidak termasuk.

Apa yang terjadi bila PT perorangan melewati batas usaha kecil?

Statusnya wajib berubah menjadi PT persekutuan modal lewat akta notaris yang didaftarkan secara elektronik sebelum status berganti (Pasal 25 Permenkum 49/2025). Batas usahanya ada di Pasal 35 PP 7/2021.

Referensi

Konsultasi Bisnis Gratis

Punya pertanyaan soal legal, pajak, virtual office, atau HAKI bisnis Anda? Tim konsultan kami siap membantu.

risehub