Konsultan HAKI, dari Pengangkatan Resmi sampai Surat Kuasa Merek

Konsultan HAKI yang sah memegang SK pengangkatan dari Menteri Hukum, dan sebutan resminya Konsultan Kekayaan Intelektual. Klien memberinya surat kuasa, lalu permohonan merek, paten, atau desain industri ia ajukan dan urus atas nama klien. Pemohon dalam negeri boleh memakai jasanya. Boleh juga mengajukan sendiri.

Soal siapa yang berwenang sering baru terpikir sesudah pembayaran pertama. Di bawah ini ada syarat resminya menurut PP 100/2021, hitungan biaya dengan contoh kedai kopi, dan tiga hal yang bisa dicek sebelum Anda menandatangani surat kuasa untuk konsultan HAKI mana pun.

Apa Itu Konsultan HAKI Menurut Hukum Indonesia

Pengangkatan konsultan HAKI ada di tangan Menteri, tertulis di Pasal 2 PP 100/2021. PP itu ditetapkan dan diundangkan 27 September 2021. Pasal 33 mencabut PP 2/2005. Tugas pokoknya, menurut Pasal 12, adalah mengajukan dan mengurus permohonan kekayaan intelektual. Konsultasi profesional boleh ditambahkan kalau klien memintanya. Untuk mewakili klien, ia wajib memegang surat kuasa.

Nama konsultan yang sudah diangkat masuk ke daftar KI dan diumumkan Direktorat Jenderal (Pasal 11). Siapa pun bisa mencetak kata “konsultan HAKI” di brosur. Yang bisa dibuktikan secara hukum hanyalah nama di daftar itu.

Syarat Menjadi Konsultan HAKI Terdaftar

Gelar sarjana dan usia minimal 25 tahun baru syarat awal. Magang atau bekerja sedikitnya 24 bulan berturut-turut setelah lulus masih harus dilewati. Sesudahnya ada pelatihan dan ujian dari Direktorat Jenderal, jalur yang wajib ditempuh calon konsultan HAKI (Pasal 3, 5, dan 6 PP 100/2021). Rinciannya ada di tabel.

Syarat atau kewajiban	Isi ketentuan	Dasar
Pengangkatan	Diangkat oleh Menteri	PP 100/2021 Pasal 2
Ijazah dan usia	Sarjana, dengan usia minimal 25 tahun	Pasal 3 huruf e dan f
Pengalaman	Minimal 24 bulan magang atau bekerja, berturut-turut, setelah lulus sarjana	Pasal 3 huruf k
Jalur pensiunan	Pensiunan Direktorat Jenderal dikecualikan dari pelatihan dan magang. Syaratnya 20 tahun bekerja di Direktorat Jenderal, plus menunggu 1 tahun sejak SK pensiun	Pasal 4
Rekam jejak	Tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih	Pasal 3 huruf l
Bahasa Inggris	Sertifikat TOEFL, nilai minimal 500	Pasal 7 ayat (3) huruf f
Sumpah	Diambil sebelum praktik	Pasal 10 ayat (3)
Organisasi	Wajib berhimpun di Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia	Pasal 29
Kantor	Wajib punya kantor dan menunjuk pemegang protokol	Pasal 13 ayat (2)

Peserta yang gagal ujian boleh mengulang paling banyak dua kali. Setelah itu, pelatihan harus diikuti lagi (Permenkumham 15/2023 Pasal 11). Dan pengangkatan bukan akhir cerita, sebab Majelis Pengawas mengevaluasi kinerja konsultan setiap tiga tahun (PP 100/2021 Pasal 30). Statusnya bisa dihentikan sementara, dengan hormat, atau tidak hormat (Pasal 22).

Apakah Pendaftaran Merek Wajib Memakai Konsultan HAKI

Tidak wajib. Pasal 4 ayat (1) UU 20/2016 menyebut permohonan merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya, jadi pemilik bisa maju tanpa konsultan HAKI. Satu pengecualian: pemohon yang berdomisili di luar wilayah Indonesia wajib melalui kuasa dan memilih alamat hukum di Indonesia (Pasal 7).

Pertanyaan yang lebih berguna, di tahap mana salah langkah paling mahal? Ada tiga kandidat. Pertama klasifikasi, karena biaya dihitung per kelas barang atau jasa (Pasal 4 ayat 5). Kedua kemiripan, sebab permohonan ditolak bila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis (Pasal 21 ayat 1). Ketiga pengumuman di Berita Resmi Merek selama dua bulan (Pasal 14 ayat 2), saat permohonan Anda terbuka untuk dilihat publik.

Misalkan sebuah kedai kopi memakai konsultan HAKI untuk mendaftarkan mereknya di kelas 30 untuk kopi dan kelas 43 untuk jasa penyedia makanan dan minuman. Dua kelas berarti Rp5.600.000 ke negara untuk pemohon umum, atau Rp1.000.000 untuk UMK. Kelas 43 terlewat? Perlindungan jasa kafenya ikut terlewat, dan mendaftar lagi berarti membayar per kelas lagi.

Taruhannya ada di Pasal 3: hak atas merek baru diperoleh setelah merek terdaftar. Sebelum itu, nama yang sudah dikenal pelanggan belum punya hak eksklusif. Gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar memang dibatasi lima tahun sejak tanggal pendaftaran, tetapi bisa diajukan kapan saja bila ada unsur itikad tidak baik (Pasal 77). Urutan lengkap prosesnya ada di artikel kami soal tahapan pendaftaran merek di DJKI.

Biaya Negara dan Imbalan Konsultan HAKI

Tarif negara untuk permohonan merek kini Rp2.800.000 per kelas bagi pemohon umum dan tetap Rp500.000 per kelas bagi UMK, mengikuti PP 30/2026 yang ditandatangani 2 Juli 2026. Angka untuk pemohon umum sebelumnya Rp1.800.000. Pemberitaan menyebut waktu berlaku yang berbeda-beda, jadi cek tanggalnya di situs resmi DJKI sebelum membayar.

Komponen	Dibayar kepada	Angka
PNBP merek, pemohon umum	Kas negara	Rp2.800.000 per kelas
PNBP merek, UMK	Kas negara	Rp500.000 per kelas
Imbalan konsultan HAKI	Konsultan	Tidak ada tarif tetap. PP 100/2021 Pasal 13 ayat (1) hanya menyebut imbalan jasa yang wajar, jadi besarnya disepakati tertulis sebelum pekerjaan dimulai

Dua komponen itu terpisah. Penawaran konsultan HAKI yang menyebut satu angka “paket” tanpa memisahkan tarif negara layak ditanyai rinciannya.

Cara Mengecek Konsultan HAKI sebelum Menandatangani Surat Kuasa

Periksa tiga hal pada calon konsultan HAKI Anda, semuanya bisa dilakukan sebelum satu rupiah pun dibayar.

1. Cari Namanya di Daftar KI

Daftar KI diumumkan Direktorat Jenderal (Pasal 11). Konsultan yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat dihapus dari daftar dan diumumkan (Pasal 27), jadi nama yang pernah tercantum belum tentu masih aktif. Minta juga salinan SK pengangkatan.

2. Minta Surat Kuasa Tertulis

Pasal 12 ayat (2) PP 100/2021 mewajibkan konsultan memegang surat kuasa dari klien yang ia wakili, jadi permintaan Anda wajar. Permohonan merek sendiri memuat nama lengkap dan alamat kuasa (UU 20/2016 Pasal 4 ayat 2). Tanda tangannya boleh dari pemohon, boleh dari kuasa (ayat 3). Baca lingkupnya. Simpan salinannya.

3. Ketahui Jalur Pengaduan

Aduan terhadap konsultan diperiksa Majelis Pengawas (Permenkumham 15/2023 Pasal 27). Sembilan orang duduk di dalamnya, dan pemerintah hanya memegang sepertiga kursi; sisanya dibagi rata untuk organisasi profesi serta ahli atau akademisi (PP 100/2021 Pasal 16). Aduan butuh empat bahan. Identitas pengadu, nama konsultan yang diadukan, uraian, dan bukti (Permenkumham 15/2023 Pasal 28 ayat 2). Satu kewajiban lain mungkin berguna bagi UMK: konsultan wajib memberi konsultasi cuma-cuma kepada pengguna jasa yang tidak mampu (PP 100/2021 Pasal 13 ayat 2 huruf i).

Satu Hal yang Sering Terlewat di Surat Kuasa

Surat pernyataan kepemilikan merek wajib dilampirkan pada permohonan (UU 20/2016 Pasal 4 ayat 8). Nama pemohon karena itu harus nama pemilik bisnis yang sebenarnya. Konsultan mengurus prosesnya; pemilik tetap pemohon.

Satu lagi soal tanggal. Sepuluh tahun terdengar lama. Pasal 35 ayat (1) UU 20/2016 menghitungnya sejak Tanggal Penerimaan, dan ayat (3) meminta perpanjangan diajukan dalam 6 bulan sebelum masa itu habis. Tulis tanggalnya di kalender Anda sendiri, siapa pun yang mengurus perpanjangannya nanti. Bila Anda ingin pendampingan, lihat layanan HAKI Risehub dan ajukan pertanyaan yang sama sebelum menandatangani apa pun.

FAQ

Apakah saya wajib memakai konsultan HAKI untuk mendaftarkan merek?

Tidak, untuk pemohon dalam negeri. Pasal 4 ayat (1) UU 20/2016 membolehkan pemohon mengajukan sendiri atau lewat kuasa. Hanya pemohon yang berdomisili di luar Indonesia yang wajib lewat kuasa (Pasal 7).

Bagaimana memastikan seseorang benar-benar konsultan HAKI terdaftar?

Cocokkan namanya dengan daftar KI yang diumumkan Direktorat Jenderal (PP 100/2021 Pasal 11) dan minta SK pengangkatannya. Nama yang sudah diberhentikan dihapus dari daftar itu (Pasal 27).

Berapa imbalan yang wajar untuk konsultan HAKI?

Regulasi tidak menyebut angka. Pasal 13 ayat (1) hanya memberi konsultan hak atas imbalan jasa yang wajar. Bandingkan penawaran tertulis dari beberapa konsultan, dan pastikan tarif negara per kelas dipisahkan dari imbalannya.

Apakah konsultan HAKI bisa menjamin merek saya diterima?

Tidak ada jaminan. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa (UU 20/2016 Pasal 23 ayat 1), dan penolakan mengacu pada kriteria Pasal 21. Konsultan menyiapkan dan mengurus permohonan, tetapi keputusan ada di DJKI.

Ke mana mengadu bila konsultan HAKI melanggar kewajibannya?

Ke Majelis Pengawas yang dibentuk Menteri. Siapkan identitas, nama konsultan yang diadukan, uraian kejadian, dan bukti (Permenkumham 15/2023 Pasal 27 dan Pasal 28 ayat 2).