PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas kegiatan impor barang, penjualan kepada instansi pemerintah, atau transaksi tertentu lainnya, dengan tarif bervariasi 0,1% sampai 10% tergantung jenis transaksi. Untuk pembelian barang oleh instansi pemerintah, tarif yang berlaku 1,5% dari harga pembelian, dan bersifat kredit pajak yang bisa mengurangi PPh Badan terutang di akhir tahun.
Terakhir diperbarui: 10 September 2026
Ditulis oleh Tim RiseHub · Ditinjau oleh Tim RiseHub, kategori Pajak
Siapa yang Wajib Memungut PPh 22?
- Bendahara pemerintah / instansi pemerintah – saat membeli barang dari rekanan atau vendor.
- Badan usaha tertentu – termasuk BUMN dan badan usaha yang ditunjuk khusus memungut PPh 22.
- Importir atau penyelenggara kegiatan impor – dipungut saat proses impor barang ke Indonesia.
- Produsen barang tertentu – seperti industri semen, kertas, otomotif yang ditunjuk memungut dari penjualan hasil produksinya.
Kapan PT Kena PPh 22 Sebagai Pihak yang Dipungut?
PT yang jadi rekanan atau vendor instansi pemerintah akan dipotong PPh 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian barang setiap kali bertransaksi dengan bendahara pemerintah. PT yang mengimpor bahan baku atau barang dagangan juga kena PPh 22 impor, dengan tarif yang bervariasi tergantung punya Angka Pengenal Importir (API) atau tidak.
Berapa Tarif PPh 22 untuk Kegiatan Impor?
| Status Importir | Tarif |
|---|---|
| Punya Angka Pengenal Importir (API) | 2,5% dari nilai impor |
| Tidak punya API | 7,5% dari nilai impor |
| Barang tertentu (sangat mewah) | Bisa sampai 10% tergantung kategori barang |
Selisih tarif antara punya dan tidak punya API ini cukup besar, sehingga bisnis yang rutin melakukan impor sebaiknya mengurus API supaya beban PPh 22 impornya lebih ringan.
Bagaimana Cara Melaporkan PPh 22?
- Pastikan pihak pemungut sudah menerbitkan bukti pemungutan PPh 22 lewat sistem yang berlaku.
- Cek kesesuaian bukti pemungutan dengan data yang tercatat di akun Coretax PT.
- Kumpulkan seluruh bukti pemungutan PPh 22 sepanjang masa pajak.
- Masukkan sebagai kredit pajak saat menyusun SPT Tahunan Badan.
- Simpan dokumen pendukung untuk keperluan verifikasi kalau ada pemeriksaan.
Apa Bedanya PPh 22 dengan PPh 23?
PPh 22 dikenakan atas transaksi barang (penjualan, impor, pembelian oleh instansi tertentu), sementara PPh 23 dikenakan atas transaksi jasa, sewa, dan penghasilan modal seperti royalti dan dividen. Keduanya sama-sama bisa dikreditkan (tidak final), tapi objek dan pihak yang memungutnya berbeda, sehingga penting membedakan jenis transaksi sebelum menentukan kewajiban pajak yang berlaku.
Kesalahan Umum Seputar PPh 22
- Tidak mengurus API padahal rutin melakukan impor. Selisih tarif 2,5% vs 7,5% bisa jadi beban signifikan untuk bisnis dengan volume impor besar.
- Lupa meminta bukti pemungutan dari instansi pemerintah setelah transaksi. Tanpa bukti resmi, kredit pajak PPh 22 tidak bisa diklaim di SPT Tahunan.
- Salah mengira semua transaksi dengan BUMN otomatis kena PPh 22. Hanya BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut resmi yang berkewajiban memungut PPh 22 dari transaksinya.
Baca juga pembahasan PPh Final UMKM 2026 sebagai acuan tarif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PT kecil yang jarang bertransaksi dengan pemerintah perlu khawatir soal PPh 22?
Tidak perlu khawatir berlebihan, PPh 22 hanya relevan kalau PT memang melakukan transaksi dengan pihak pemungut yang diatur, seperti impor atau penjualan ke instansi pemerintah.
Apakah PPh 22 bisa direstitusi kalau jumlahnya lebih besar dari PPh Badan terutang?
Bisa, kelebihan kredit pajak dari PPh 22 termasuk yang bisa diajukan restitusi lewat mekanisme yang sama dengan kelebihan bayar pajak lainnya.
Apakah UMKM dengan skema PPh Final 0,5% tetap kena PPh 22 saat impor?
Tetap kena PPh 22 impor karena sifatnya berbeda dari skema PPh Final UMKM yang mengatur penghasilan usaha, bukan transaksi impor barang.
Bagaimana cara mengurus Angka Pengenal Importir (API)?
API diurus lewat sistem OSS bersamaan dengan pengurusan izin usaha terkait aktivitas impor, dengan syarat NIB dan kelengkapan dokumen usaha yang sudah aktif.
Memastikan status API dan kelengkapan bukti pemungutan PPh 22 membantu PT mengoptimalkan kredit pajaknya. Tim tax service RiseHub membantu mengelola kewajiban PPh 22 untuk bisnis yang aktif impor atau bertransaksi dengan instansi pemerintah. Baca juga jenis dan cara mengelola bukti potong pajak untuk memahami sistem kredit pajak secara keseluruhan.
