Bedanya PPh 21, PPh 23, dan PPh Final di 2026, dari Tarif sampai Bukti Potong

Bedanya PPh 21, PPh 23, dan PPh Final ada di siapa penerima uangnya dan apa yang dibayarkan. PPh 21 dipotong dari penghasilan orang pribadi atas pekerjaan. PPh 23 dipotong dari modal dan jasa tertentu dengan tarif 2% atau 15% dari jumlah bruto. PPh Final berhenti di titik setor: pajaknya lunas dan tidak digabung lagi di SPT Tahunan.

Salah memilih jenisnya bukan perkara kecil. Bukti potong jadi keliru, kredit pajak di pihak penerima tidak cocok, dan SPT Masa harus dibetulkan. Artikel ini membahas 3 pajak itu menurut aturan yang berlaku per November 2026.

PPh 21, Pekerjaan Orang Pribadi

PPh 21 dipotong atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongnya pemberi kerja.

Pasal 17 UU PPh menyusun tarifnya berlapis, dari 5% sampai 35%. Batas lapisannya Rp60 juta, Rp250 juta, Rp500 juta, dan Rp5 miliar penghasilan kena pajak. Angka itu baru muncul setelah penghasilan bruto dipotong biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

Tiap bulan, pemberi kerja memakai jalur yang lebih ringkas, yaitu tarif efektif rata-rata (TER) dari PP 58/2023 dan PMK 168/2023, berlaku sejak 1 Januari 2024. Rumusnya untuk masa Januari sampai November: penghasilan bruto bulan itu dikali tarif efektif. Pada masa pajak terakhir, biasanya Desember, hitungan setahun diulang dengan tarif Pasal 17.

TER dibagi 3 kategori menurut PTKP. Kategori A untuk TK/0 (Rp54.000.000) serta TK/1 dan K/0 (Rp58.500.000). Kategori B untuk TK/2 dan K/1 (Rp63.000.000) serta TK/3 dan K/2 (Rp67.500.000). Kategori C untuk K/3 (Rp72.000.000).

Ada 1 hal yang sering terlewat: pembayaran yang sudah masuk PPh 21 tidak dipotong lagi dengan PPh 23. Aturan itu tertulis eksplisit di ketentuan PPh 23.

PPh 23, Modal dan Jasa Tertentu

PPh 23 dipotong pembayar atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan dengan tarif 15% dari bruto. Sewa harta selain tanah dan bangunan serta jasa tertentu dipotong 2%.

Daftar jasanya ada di PMK 141/PMK.03/2015: jasa teknik, manajemen, konsultan, dan puluhan jenis lain. Jasa konstruksi tidak ikut sini karena sudah masuk PPh final Pasal 4 ayat 2. Ceritanya lebih lengkap di pembahasan PPh Pasal 4 ayat 2.

Potongan PPh 23 bukan akhir cerita. Pihak yang menerima uang bisa mengkreditkannya di SPT Tahunan, jadi bukti potong yang rapi sangat berguna bagi vendor Anda. Penerima tanpa NPWP dipotong dengan tarif lebih tinggi.

Dividen punya jalurnya sendiri. Dividen untuk orang pribadi masuk final Pasal 4 ayat 2, sedangkan dividen yang diterima badan dalam negeri bisa dikecualikan bila syaratnya terpenuhi. Rinciannya ada di artikel pajak dividen PT.

PPh Final, Lunas Begitu Disetor

PPh Final berarti kewajiban pajak atas penghasilan itu selesai ketika dipotong atau disetor. Penghasilannya tidak ikut dihitung dengan tarif umum, dan pajaknya tidak bisa dikreditkan.

Yang paling sering dipakai pelaku usaha kecil adalah tarif 0,5% dari omzet. Dasar terbarunya PP 20/2026, berlaku sejak 22 April 2026 dan mengubah PP 55/2022. Yang boleh memakainya: orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dalam negeri dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi masuk. Mereka memakai tarif umum PPh Badan. Wajib pajak yang sudah memakai tarif 0,5% sebelum aturan baru tetap punya masa transisi.

Untuk orang pribadi, omzet sampai Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak bebas PPh (Pasal 60 ayat 2 PP 55/2022). Batas Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas, dan omzet suami-istri digabung walau pisah harta. Syarat lengkapnya ada di artikel PPh Final UMKM.

Final juga hadir di jenis lain, misalnya sewa tanah dan bangunan sebesar 10%. Tarifnya beda per jenis penghasilan, jadi tidak semua final itu 0,5%.

Tabel Perbandingan 3 Pajak

Aspek	PPh 21	PPh 23	PPh Final
Objek	Gaji, upah, honorarium, pensiun, dan imbalan orang pribadi dari pekerjaan	Dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa harta selain tanah dan bangunan, jasa tertentu	Penghasilan yang diatur khusus, mis. omzet UMKM
Tarif	5% sampai 35%, bulanan lewat TER	2% atau 15% dari bruto	Beda per jenis: 0,5% untuk omzet UMKM, 10% untuk sewa tanah dan bangunan
Penyetor	Pemberi kerja	Pembayar	Pembayar, atau penerima sendiri
Sifat	Bisa dikreditkan, dihitung ulang di masa pajak terakhir	Bisa dikreditkan di SPT Tahunan	Final, tidak dikreditkan
Bukti	BPMP, BPA1, BP21	BPPU	BPPU bila dipotong pihak lain, bukti setor bila disetor sendiri

4 Pertanyaan untuk Menentukan Jenis PPh

Urutan berikut membantu bagian keuangan sebelum membuat bukti potong.

Cek penerimanya. Orang pribadi yang bekerja untuk Anda mengarah ke PPh 21, sedangkan vendor berbentuk badan biasanya ke PPh 23.
Lihat asal penghasilannya. Gaji dan honor dari pekerjaan masuk PPh 21, sementara sewa harta, royalti, bunga, dan jasa tertentu masuk PPh 23.
Periksa apakah ada aturan final. Sewa tanah dan bangunan atau omzet UMKM punya tarif sendiri dan tidak lagi dipotong dengan tarif umum.
Pastikan siapa yang wajib menyetor. Bisa Anda sebagai pemotong, bisa penerima yang menyetor sendiri.

Contoh Hitungan dengan Angka Rekaan

Misalkan PT Kopi Hulu membayar Rp27.400.000 kepada badan konsultan manajemen. PPh 23-nya 2%, yaitu Rp548.000. Bulan yang sama ada sewa mesin Rp13.250.000 (2%, jadi Rp265.000) dan royalti Rp6.800.000 (15%, jadi Rp1.020.000). Kalau dijumlah, PPh 23 yang disetor bulan itu Rp1.833.000.

Ambil contoh lain: toko online milik perorangan dengan omzet setahun Rp1.286.400.000. Rp500.000.000 dari omzet itu bebas pajak. Sisa Rp786.400.000 kena 0,5%, jadi pajaknya Rp3.932.000 dan disetor sendiri.

Terakhir, sewa ruko Rp96.000.000 per tahun dari pemilik perorangan. Pajak final 10% berarti Rp9.600.000. Siapa yang memotong dan menyetor tergantung statusnya, dan itu dibahas di artikel PPh Pasal 4 ayat 2 tadi.

Bukti Potong, Setor, dan Lapor di Coretax

Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir (Pasal 94 ayat 2 PMK 81/2024). Jatuh pada hari libur, tenggat mundur ke hari kerja berikutnya.

Jenis	Bukti potong	Laporan
PPh 21	BPMP untuk masa Januari sampai November, BPA1 untuk masa terakhir, BP21 untuk selain pegawai tetap	SPT Masa PPh 21, dilaporkan terpisah
PPh 23	BPPU	SPT Masa PPh Unifikasi
PPh Final (Pasal 4 ayat 2)	BPPU bila dipotong	SPT Masa PPh Unifikasi

BPMP hanya berupa notifikasi ke akun Coretax pegawai. Yang bisa dikreditkan pegawai di SPT Tahunan adalah PPh 21 di BPA1, yang wajib diberikan paling lama 1 bulan setelah masa Desember. Alur pembuatannya dibahas di artikel bukti potong pajak.

Terlambat setor atau lapor ada sanksinya, hitungannya ada di denda dan bunga pajak. Pungutan impor (PPh 22) dan pembayaran ke luar negeri (PPh 26) punya aturan sendiri, lihat PPh 26.

Salah Kaprah yang Sering Muncul

Vendor perorangan sering langsung dipotong PPh 23 padahal jenis pembayarannya sudah masuk PPh 21. Cek dulu apakah penerimanya orang yang bekerja sendiri atau badan.

Pelaku usaha juga masih mengira PT dan CV bisa memakai tarif 0,5%. Untuk badan baru terdaftar sejak aturan terbaru, jawabannya tidak, kecuali perseroan perorangan atau koperasi.

Lalu soal final. Tarif final bukan berarti bebas lapor. Penghasilannya tetap dicantumkan di SPT Tahunan, hanya tidak ikut dihitung dengan tarif umum.

FAQ Bedanya PPh 21, PPh 23, dan PPh Final

Apakah 1 pembayaran bisa dipotong PPh 21 dan PPh 23 sekaligus?

Tidak. Jasa yang sudah dipotong PPh 21 dikecualikan dari PPh 23, jadi 1 pembayaran hanya punya 1 jenis potongan.

Apakah PPh Final bisa dikreditkan seperti PPh 23?

Tidak bisa. Pajak final sifatnya selesai di titik setor, dan potongan PPh 23 itulah yang menjadi kredit pajak di SPT Tahunan penerima.

Kapan batas setor dan lapor 3 pajak ini?

Setor tanggal 15 bulan berikutnya dan lapor paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh 21 dilaporkan terpisah, sedangkan PPh 23 dan final Pasal 4 ayat 2 masuk SPT Masa PPh Unifikasi.

Apakah PT bisa memakai PPh Final 0,5%?

Tergantung jenis PT-nya. PT biasa yang baru terdaftar tidak bisa, sedangkan PT perorangan masih bisa selama omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Siapa yang menyetorkan PPh 23?

Pembayar penghasilan. Ia memotong, menyetor, dan membuat bukti potong, bukan pihak yang menerima uang.

Apa yang terjadi bila salah memotong jenis PPh?

Bukti potong perlu dibetulkan dan SPT Masa bisa ikut berubah. Kekurangan setor dikenai sanksi sesuai UU KUP, sehingga lebih aman berkonsultasi bila ragu.

Cek Penerimanya Dulu, Baru Tarifnya

Kebiasaan sederhana ini mengurangi banyak koreksi: tiap vendor baru dicatat dulu statusnya, apakah orang pribadi atau badan, punya NPWP atau tidak, dan jenis pembayarannya. Dari catatan itu jenis PPh hampir selalu terlihat.

Bila vendor Anda beragam dan bukti potong mulai menumpuk, layanan pajak Risehub bisa membantu merapikan alurnya. Bahasan lain tentang kewajiban pajak perusahaan ada di artikel konsultan pajak perusahaan.