NPWP badan usaha wajib dimiliki setiap PT begitu resmi berdiri, terlepas dari besar-kecilnya skala bisnis. Tanpa nomor ini, perusahaan Anda tidak bisa menerbitkan faktur pajak, ikut tender, membuka rekening giro perusahaan, atau memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan. Artikel ini merangkum cara daftar dan kewajiban yang mengikutinya per 2026.
Kenapa PT Wajib Punya NPWP Badan Usaha?
Ini adalah identitas perpajakan resmi perusahaan yang terpisah dari NPWP pribadi direktur/pemilik. Tanpa nomor ini, PT tidak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri – mulai dari lapor SPT Tahunan Badan, setor PPh Badan, sampai menerbitkan faktur pajak jika sudah PKP. Dokumen ini juga jadi syarat administratif untuk banyak keperluan bisnis: pembukaan rekening korporat, pengajuan kredit usaha, dan partisipasi tender pemerintah maupun swasta.
Syarat dan Dokumen Pendaftaran
- Akta pendirian PT beserta SK pengesahan dari Kemenkumham
- KTP dan NPWP pribadi direktur/pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
- Dokumen domisili usaha (sesuai alamat yang tercantum di akta)
- NIB (jika sudah diterbitkan lewat OSS)
Cara Daftar NPWP Badan Usaha via Coretax
- Buka portal Coretax DJP dan pilih menu pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan.
- Pilih jenis badan usaha yang sesuai (PT, CV, Koperasi, Firma, dll).
- Isi data perusahaan: nama, alamat, bidang usaha, dan data pengurus.
- Unggah dokumen pendukung: akta pendirian, SK pengesahan, dan KTP direktur.
- Tunggu proses verifikasi sistem, biasanya 1-3 hari kerja.
- NPWP badan usaha dikirimkan secara elektronik ke email yang terdaftar begitu disetujui.
Karena pendaftarannya butuh alamat domisili yang valid dan konsisten dengan akta pendirian, pastikan alamat kantor – termasuk jika memakai virtual office – sudah tercatat resmi sebelum mengajukan.
Berapa Lama Prosesnya?
Secara umum, proses verifikasi dan penerbitannya lewat Coretax memakan waktu 1-3 hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap dan valid. Jika ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, prosesnya bisa lebih lama karena harus menunggu perbaikan data.
Kewajiban Pajak Setelah NPWP Terbit
| Kewajiban | Keterangan |
|---|---|
| Lapor SPT Tahunan Badan | Setiap tahun, paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir |
| Setor PPh Badan | Berdasarkan tarif umum atau PPh Final UMKM 0,5% jika memenuhi syarat |
| Daftar PKP (jika omzet melewati batas) | Wajib jika omzet tahunan di atas Rp4,8 miliar |
| Setor PPh Karyawan (PPh 21) | Jika perusahaan memiliki karyawan dengan penghasilan kena pajak |
| Update data jika ada perubahan | Alamat, pengurus, atau bidang usaha yang berubah harus dilaporkan |
Untuk bisnis kecil yang masih di bawah ambang batas PKP, panduan lengkapnya bisa dibaca di PKP untuk Bisnis Kecil dan PPh Final UMKM 0,5%.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah berbeda dengan NPWP pribadi direktur?
Ya, keduanya terpisah. NPWP badan usaha adalah identitas pajak perusahaan, sedangkan NPWP pribadi tetap melekat pada individu direktur/pemilik.
Apakah wajib untuk PT Perorangan?
Wajib. Semua bentuk PT, termasuk PT Perorangan, harus memilikinya begitu resmi berdiri.
Apakah pendaftarannya berbayar?
Tidak, pendaftaran NPWP tidak dipungut biaya apa pun.
Apa yang terjadi jika PT tidak lapor SPT meski belum ada transaksi?
PT tetap wajib lapor SPT Nihil meski belum beroperasi atau belum ada transaksi, untuk menghindari sanksi administratif.
Apakah bisa dicabut?
Bisa, jika perusahaan dibubarkan secara resmi atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan DJP.
Baru mendirikan PT dan bingung urutan mengurus legalitasnya, dari akta sampai penerbitan NPWP? Tim Tax Service RiseHub siap membantu proses administrasi perpajakan Anda dari awal.
